|
sumber : harian global
LSM P3H Binjai sampaikan keprihatinan. Pasalnya, di kota rambutan ini sudah tiga tahun tanpa dana jaminan kesehatan daerah (jamkesda).
Padahal dana ini tetap dialoksikan di setiap kabupaten/kota untuk warga kurang mampu yang tidak terdaftar dalam program kesehatan nasional
melalui Jamkesmas untuk merawat kesehatannya. Namun di Kota Binjai yang dipimpin Walikota HM Ali Umri SH MKn diketahui sejak tahun 2008 tidak
dianggarkan.
Makanya Ketua LSM P3H Syamsuddin Damanik didampingi Sekertaris Mhd Jaspen Pardede, Minggu (25/7), minta anggota DPRD Binjai berani
mempergunakan hak inisiatif agar dana Jamkesda dianggarkan dalam APBD.
"Kebetulan perubahan APBD 2010 masih dalam proses, wakil rakyat harus memperjuangkan anggaran Jamkesda, agar kesehatan bagi rakyat miskin
terbantu," ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Binjai dr HT Murad El Fuad yang juga pelaksana Direktur RSU dr Djoelham mengemukakan, data masyarakat tidak
mampu yang memperoleh Jamkesmas tidak sebanding.
Masih ada masyarakat kategori miskin tidak memperoleh Jamkesmas. Jumlahnya mencapai 2000 warga. "Masyarakat miskin tidak memperoleh Jamkesmas
ini yang perlu mendapat Jamkesda," sebutnya | 
