Binjai (Humas)

Era globalisasi menuntut adanya aparatur pemerintah yang profesional dalam tugas. Untuk  memenuhi harapan itu, pemerintah  telah mengeluarkan  Peraturan  Menteri Dalam Negeri  Nomor 12 Tahun 2008  tentang Pedoman Analisis  Beban Kerja di Lingkungan Depdagri  dan Pemerintah Daerah. Permendagri ini  nantinya akan  diterapkan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah  (SKPD) di Kota Binjai. Demikian  dikatakan Walikota Binjai  diwakili Asisten Pemerintahan  dan Kesejahteraan Rakyat Muhammad Tulen MAP  pada pembukaan  Sosialisasi  Permendagri  Nomor 12 tahun 2008, Kamis (12/11) di gedung diklat Binjai.

Sebagai Narasumber adalah Kabag Analisa Jabatan Biro Organisasi Setdaprovsu  Theo Simanjuntak,  Rince Ria  Tambunan  MSi dari Depdagri.

Muhammad Tulen  mengatakan  saat  ini  profesionalisme aparatur belum terwujud karena antara  kompetensi pegawai   dengan kebutuhan  dan beban kerja tidak sesuai.  Dengan adanya  analisis beban kerja akan bermanfaat untuk penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi unit kerja, penyusunan  rencana kebutuhan  pegawai sesuai beban kerja,  promosi pegawai,  dan penilaian  sesuai  prestasi pegawai.   Faktanya ada  tugas  SKPD  yang cukup dikerjakan  20 orang  saja tapi  jumlah pegawainya   mencapai 40 orang.

”Ini  jelas tidak efisien  dan  pengangguran terselubung, ” kata Tulen.

Sosialisasi dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tata  Laksana  Setdako Binjai diikuti  70 peserta.  Kabag Orta  Drs. Syamsul Bahri Siregar mengatakan akan merekomendasikan kepada Walikota  Binjai  tentang  pelaksanaan analisis beban  kerja   pada setiap  unit  organisasi  di lingkungan Pemko Binjai.