Binjai (Humas)

Walikota Binjai HM Ali Umri SH MKn menjadi pemimpin  upacara  peringatan   Hari Otonomi Daerah ke XIV tingkat Kota Binjai, Senin (26/04) di lapangan apel Pemko Binjai. Peringatan bertema  “Kita Tingkatkan  Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menuju Tata Kelola  Pemerintahan  Yang Baik” diikuti  oleh  Sekda Drs. H. Iqbal Pulungan SH, MAP, para  asisten, staf ahli walikota, para  pimpinan  instansi, camat , lurah dan staf di  lingkungan sekretariat  Pemko Binjai  

Mendagri  dalam sambutan  tertulisnya dibacakan Walikota  Binjai mengatakan  otonomi daerah mempunyai  dua tujuan  utama  yaitu  tujuan  demokrasi dan tujuan kesejahteraan  dimana pemerintaha  daerah wajib  menyediakan  pelayanan publik  bagi masyarakat lokal  secara efektif, efisien dan ekonomis.

Pembentukan  daerah  pada dasarnya  dimaksudkan untuk meningkatkan  pelayanan publik  guna mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan  masyarakat  disamping sarana politik di tingkat lokal.Sejak  tahun 1999 sampai saat ini telah terbentuk 205 daerah otonom baru terdiri dari  7 provinsi, 164 kabupaten, 34 kota sehingga  jumlah  daerah otonom  sampai  dengan   tahun  2009  adalah 524   terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, 93 kota, 5 kota administratif  dan 1 kota administratif.

Melihat kondisi  dan  semangat pemekaran daerah yang sangat fenomenal tersebut, pemerintah  melakukan kebijakan  moratorium  pemekaran sampai  diselesaikannya  evaluasi menyeluruh  terhadap 205  daerah otonom baru   dan tersusunnya  grand strategy / Desain Besar  Penataan Daerah  (GSPD) sebagai acuan  dalam rangka  penataan  daerah  kedepan  hingga  tahun 2025  dan diharapkan  selesai disusun  pada bulan Juni 2010.   

Mendagri juga mengatakan bahwa  pada tahun 2010  akan dilaksanakan  244  pemilihan kepala daerah dan wakil daerah, terdiri dari 7 pemilihan  gubernur/ wakil gubernur, 202  bupati /wakil bupati dan 35 walikota/ wakil walikota. Untuk itu kepada  daerah   yang akan melaksanakan pemilukada  agar  mempersiapkan  sebaik-baiknya  mulai dari tahapan  persiapan hingga pelantikan  kepala  daerah dan wakil kepala  terpilih dapat berjalan tertib dan lancar.